Sebagian dari narasi-narasi sejarah yang ada di buku-buku sekolah itu adalah cerita yang berlebihan atau sama sekali tidak berdasar. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Pahami sampai tuntas, yuk kita bahas!
Herman Willem Daendels
(Gubernur Jenderal Belanda yang memerintah pada periode 1808-1811)
Pada tahun 1800-an, situasi di Eropa sedang mencapai puncaknya, yang mana pada saat itu Inggris bersama sekutunya berperang melawan pasukan Perancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Di tahun yang sama juga, wilayah Belanda berhasil diduduki oleh pasukan Perancis dan tidak dapat melakukan perlawanan. Napoleon Bonaparte memerintahkan kepada Raja Belanda, untuk mencari calon gubernur jenderal di Hindia Belanda (Indonesia) yang dapat menjaga martabat Perancis, maka dipilihlah Daendels yang belum pernah menjadi gubernur jenderal di tempat lain sebelumnya.
Daendels merasa dirinya adalah anak kandung Revolusi Perancis. Semboyan Revolusi Perancis yaitu Liberte, Egalite, Fraternite begitu menginspirasi Daendels, sehingga ia berfantasi untuk mewujudkan semboyan itu di Hindia Belanda (Indonesia). Daendels adalah orang Belanda yang mewakili Perancis di Hindia Belanda (Indonesia).
Daendels datang ke Indonesia yang pada waktu itu merupakan sebuah wilayah bekas kekuasaan VOC yang telah bangkrut karena korupsi. Pada masa kekuasaan VOC, para petani dan rakyat jelata tidak berdaya ketika menjadi target penyelewengan oleh para bangsawan. Sementara itu, para raja yang seharusnya mengayomi malah sibuk melakukan jual beli jabatan untuk para penguasa lokal. Ketika datang ke Pulau Jawa, Daendels mewarisi sebuah negara warisan VOC yang carut marut. Para pedagang VOC hampir tidak pernah memikirkan bagaimana mengelola sebuah negara modern. Adapun tujuan diutusnya Daendels adalah untuk menyelamatkan Pulau Jawa dari serangan Inggris yang merupakan musuh bebuyutan Perancis dan memperbaiki sistem administrasi di Pulau Jawa.
Di masa pemerintahannya yang singkat, Daendels (1808-1811) disibukkan mengejar para koruptor. Mereka yang tertangkap akan mendapat hukuman yang bervariasi, dari mulai denda, diusir, dipenjara, diikat, dan dipertontonkan ke khalayak masyarakat, bahkan dihukum mati. Daendels akan menghukum mati koruptor jika uang yang dikorupsinya setara atau lebih dari 3000 ringgit, yaitu setara gaji bulanan yang diterima ketua dewan Hindia pada waktu itu.
Sejak awal kedatangannya, Daendels langsung melarang pengambilan upeti dari rakyat untuk para bupati, kompensasinya tiap bupati akan mendapat gaji bulanan sebagai pemimpin daerah. Tapi bangsawan Nusantara tidak suka karena menghilangkan keistimewaan status mereka. Perilaku korup dan mental suap sudah menggejala di kalangan priyayi di Nusantara sejak lama. Banyak dari proyek-proyek pemerintah kolonial yang seharusnya dialokasikan untuk negara malah digunakan untuk memperkaya diri.
Pada masa pemerintahannya, Daendels membangun jalan dari Anyer sampai Penarukan, dan memberikan upah kerja kepada para pegawai lokal. Upah itu diserahkan kepada bupati, tetapi dari bupati entah sampai atau tidak pada rakyat. Catatan dari Daendels sampai kepada para bupati tetapi catatan bupati ke rakyat sama sekali tidak ada sehingga muncul istilah kerja rodi atau kerja paksa.
Penulis : Surya Saputra
Komentar
Posting Komentar